Warga Maluku Utara Puas Terhadap Kepemimpinan Sherly–Sarbin

Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mencapai 85,1 persen pada tahun pertama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Angka ini terekam dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 13–23 Februari 2026.

Survei melibatkan 820 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Margin of error survei ini tercatat ±3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut 41,5 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Sherly, sedangkan 43,6 persen lainnya cukup puas. Adapun tingkat kepuasan terhadap Sarbin Sehe berada di angka 77,9 persen.

Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepuasan publik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. “Ekspektasi dalam tingkat kepuasan yang tinggi menjadi tantangan bagi Gubernur Sherly.

“Kalau ekspektasi tidak diturunkan secara teknokratik dalam bentuk realitas kebijakan teknokratis dalam 23 bidang dan visi misi, maka harapan yang tinggi itu bisa jadi bumerang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepuasan publik harus diterjemahkan ke dalam kerja birokrasi yang sistematis dan terukur agar harapan masyarakat dapat dijawab secara konkret.

Capaian tersebut muncul di tengah konsolidasi pemerintahan pasca dinamika politik daerah, termasuk wafatnya almarhum Benny Laos yang sebelumnya menjadi figur sentral dalam kontestasi politik di Maluku Utara.

Pemerintahan Sherly–Sarbin dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

Menanggapi hasil survei itu, Sherly mengatakan pemerintah provinsi memandangnya sebagai bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk mempercepat realisasi program prioritas.

“Hasil survei yang jujur menjadi alat bantu bagi kami untuk lebih objektif memandang setiap persoalan publik. Tentu ini positif agar kami lebih responsif menjawab setiap pekerjaan rumah,” kata Sherly.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ia melanjutkan, akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan setiap kebijakan berjalan berbasis perencanaan teknokratis dan kebutuhan riil masyarakat.