Beberapa strategi yang disiapkan di antaranya optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penerapan skema Lapen (Lapisan Penetrasi) guna memprioritaskan fungsi jalan, hingga inovasi kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim mampu menekan efisiensi anggaran hingga 30 persen.
Selain infrastruktur, Sherly juga memberi perhatian pada sektor pendidikan. Ia menyebut, masih terdapat sekitar 50 persen anak usia sekolah dasar di beberapa daerah yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP maupun SMA.
Sejak 2025, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Maluku Utara. Kebijakan tersebut diklaim berhasil menurunkan angka anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA hingga 50 persen, dari sekitar 20.000 anak menjadi 10.000 anak.
Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga berencana meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu ditujukan bagi anak-anak di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan hingga tingkat SMA.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan dan mengunggah dokumen RPJMD masing-masing daerah. Menurut dia, RPJMD menjadi acuan utama pembangunan lima tahun yang kemudian dijabarkan dalam RKPD tahunan.
“Seluruh APBD adalah uang rakyat yang harus tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Sherly mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam mengapresiasi visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia mendorong adanya diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang melalui pengembangan komoditas pangan seperti kelapa dan pala serta sektor pariwisata melalui KEK Morotai.
